INVESTO.CO.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. Audit ini menyasar induk pengelola investasi negara itu beserta seluruh BUMN yang berada di bawah strukturnya. Langkah tersebut jadi ujian pertama tata kelola Danantara sejak dibentuk.
Pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Acara itu turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria.
Surat tugas diterbitkan setelah BPK menyelesaikan tahap persiapan audit. Danantara menyerahkan laporan keuangan konsolidasian 2025 versi belum diaudit (unaudited) pada 20 Juli 2026.
Ruang Lingkup Pemeriksaan
Audit tidak berhenti di Danantara sebagai entitas induk. BPK juga memeriksa PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), dan seluruh BUMN dalam struktur BPI Danantara.
Sebelum menerbitkan surat tugas pada 14 Agustus 2026, BPK memperbarui penilaian risiko, materialitas, dan strategi pemeriksaan. Pendekatan yang dipakai adalah audit berbasis risiko (risk-based audit).
Metode itu diarahkan untuk mendeteksi potensi kesalahan penyajian material, kecurangan, penyalahgunaan, ketidakpatuhan, hingga kelemahan pengendalian intern. BPK juga akan menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan pada peraturan.
Opini dan Akses Data Jadi Kunci
Hasil akhir pemeriksaan adalah opini BPK atas kewajaran laporan keuangan Danantara. Untuk sampai ke sana, auditor grup membutuhkan akses penuh ke data, informasi, dan pihak-pihak terkait.
"BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas," ujar Slamet dalam keterangan resminya.
Ia menegaskan akses yang memadai menentukan kemampuan auditor mengidentifikasi dan merespons risiko material. "Kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko material apabila memperoleh akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan," jelasnya.
BPK meminta dukungan Danantara, jajaran BUMN, dan kantor akuntan publik (KAP) yang terlibat. Pemeriksaan diharapkan berjalan tepat waktu dengan tetap menjunjung integritas, independensi, dan profesionalisme.
Taruhan bagi Kredibilitas Danantara
Danantara mengelola investasi negara dengan aset yang mencakup hampir seluruh BUMN. Karena itu, opini BPK atas laporan keuangan 2025 menjadi tolok ukur awal kredibilitasnya di mata investor dan publik.
Temuan audit, bila ada, berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap tata kelola dana investasi negara. Pemeriksaan ini juga menjadi acuan apakah struktur holding investasi itu mampu menjaga akuntabilitas di tingkat grup maupun anak usaha.
