BOGOR — Rapat dengar pendapat yang digelar di gedung DPRD Kota Bogor pada Selasa (25/8/2026) berubah menjadi forum evaluasi krusial. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyampaikan empat tuntutan tegas kepada jajaran eksekutif terkait tata kelola distribusi bantuan sosial. Peristiwa meninggalnya seorang lansia saat mengantre bansos menjadi titik balik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Fajar menggarisbawahi bahwa kejadian ini bukan sekadar musibah, melainkan cermin kegagalan sistem perlindungan sosial di tingkat kelurahan. Ia menilai, tidak ada alasan bagi warga yang tengah sakit untuk harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan haknya.
Empat Tuntutan Komisi IV untuk Perbaikan Sistem
Dalam keterangannya, Fajar merinci sejumlah langkah yang harus segera dieksekusi oleh Pemkot Bogor. Pertama, pembuatan SOP khusus yang mengatur penyaluran bansos untuk KPM yang masuk kategori rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan penyakit kronis. Kedua, pendataan ulang dan pemutakhiran data penerima manfaat agar lebih responsif terhadap kondisi kesehatan warga.
“Saya tidak mau berspekulasi soal penyebab atau mencari kambing hitam. Aparat kelurahan sudah berusaha menolong sebisa mungkin dan saya menghargai itu. Namun, ini adalah persoalan sistem, dan sistem adalah tanggung jawab kami bersama Pemerintah Kota Bogor,” tegas Fajar, Selasa (25/8/2026).
Selain itu, DPRD juga mendesak adanya mekanisme penjemputan atau pengantaran bansos bagi warga yang tidak memungkinkan hadir secara fisik. Terakhir, mereka meminta pendampingan petugas kelurahan untuk memastikan proses penyaluran berjalan aman dan manusiawi.
Ketiadaan Regulasi Jadi Celah Fatal
Fajar menyoroti fakta bahwa warga lansia yang sedang sakit masih harus datang sendiri untuk mengantre dan mengangkut bantuan beras. Menurutnya, meskipun almarhumah sempat ditawari untuk diwakilkan, ketiadaan mekanisme resmi yang aman membuat warga kerap merasa tidak tenang jika tidak mengambil bantuan secara langsung.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya aturan tertulis yang melindungi petugas maupun warga ketika terjadi hal-hal di luar dugaan. Alhasil, keputusan di lapangan kerap bergantung pada inisiatif individu, bukan prosedur baku yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Kurniati (60), warga Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat. Pihaknya menghormati riwayat sakit almarhumah serta sikap keluarga yang telah mengikhlaskan kejadian tersebut.
Evaluasi Menyeluruh Penyaluran Bansos di Kota Bogor
Peristiwa ini dinilai menjadi alarm keras bagi perbaikan sistem penyaluran bansos di Kota Bogor secara keseluruhan. DPRD tidak ingin kejadian serupa kembali menimpa warga lainnya yang memiliki kondisi fisik terbatas namun tetap memaksakan diri hadir demi memenuhi kebutuhan pokok.
Fajar menegaskan bahwa evaluasi tidak akan berhenti pada pembahasan SOP semata. Pihaknya akan mengawal implementasi di lapangan dan meminta laporan berkala dari Dinas Sosial Kota Bogor mengenai progres pendataan warga rentan. “Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,” pungkasnya.
