JAKARTA - Industri manufaktur nasional saat ini menghadapi tantangan besar dari mahalnya harga gas bumi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi di tengah agenda pengembangan Industri Hijau. Kenaikan harga gas berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi yang sulit dialihkan ke harga jual.
Di sisi lain, daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga produk industri. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi penumpukan stok dan perlambatan produksi. Situasi ini berisiko melemahkan daya saing industri nasional secara keseluruhan.
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi tersebut sebagai ancaman serius. Ia menegaskan bahwa tekanan biaya energi dapat memicu deindustrialisasi jika tidak segera ditangani. Tantangan ini dinilai bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Kontradiksi Kebijakan Energi dan Pertumbuhan
Dorongan terhadap agenda pembangunan nasional membutuhkan dukungan energi yang terjangkau. Novita menekankan bahwa tingginya biaya energi menjadi beban finansial berat bagi industri. Jika kondisi ini dibiarkan, industri dalam negeri justru terancam tumbang.
Ia menyebut terdapat kontradiksi kebijakan yang perlu segera diselesaikan. Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi harus sejalan dengan kebijakan energi yang mendukung sektor produksi. Tanpa perbaikan, target pembangunan nasional akan sulit tercapai.
Selain harga, pasokan gas juga menjadi sorotan utama. Penurunan pasokan dan ketergantungan pada sumber alternatif berbiaya tinggi memperburuk kondisi industri. Beban logistik pun akhirnya dibebankan langsung kepada pelaku usaha.
Ketimpangan Infrastruktur Gas Nasional
Permasalahan lain yang disoroti adalah ketimpangan infrastruktur gas nasional. Meski sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, pusat industri justru terkonsentrasi di wilayah lain. Keterbatasan pipa transmisi dan fasilitas regasifikasi menghambat penyaluran gas secara optimal.
Akibatnya, gas dari hulu tidak terserap maksimal oleh industri. Kondisi ini menyebabkan harga gas di kawasan industri tetap tinggi. Negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Novita menegaskan peran Kementerian Perindustrian dalam mengawal serapan gas. Optimalisasi distribusi gas dari hulu harus benar-benar menurunkan harga bagi industri. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya saing nasional.
Transisi Industri Hijau sebagai Solusi
Agenda Transisi Industri Hijau dinilai harus segera dimulai secara konkret. Menurut Novita, transisi ini dapat menjadi solusi atas permasalahan energi industri. Implementasi aspek Environmental, Social, and Governance perlu dipaparkan secara nyata.
Ia mendorong pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi. Rehabilitasi lingkungan di area operasional juga dinilai penting melalui program penanaman pohon. Selain itu, pemanfaatan biometana dan blue hydrogen menjadi langkah menuju target net zero emission.
Teknologi energi bersih harus menjadi bagian dari kebijakan industri. Transisi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga efisiensi biaya jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, industri dapat lebih berkelanjutan.
Insentif dan Keuangan Hijau Percepat Transformasi
Pemerintah didorong menyiapkan insentif fiskal bagi industri rendah emisi. Teknologi seperti carbon capture dan carbon capture storage perlu mendapat dukungan nyata. Insentif ini diharapkan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.
Instrumen keuangan hijau juga dinilai penting untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga. Ekosistem bahan bakar gas perlu diperluas secara terintegrasi. Integrasi logistik dengan SPBU di jalur utama menjadi perhatian khusus.
Novita menegaskan transisi energi hijau sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Kebijakan energi industri harus berdampak nyata dan efektif. Revisi regulasi teknis infrastruktur gas menuju blue dan green hydrogen menjadi langkah strategis ke depan.